Sosialiasi Konfirmasi Status Wajib Pajak

   

Tanjung – Acara Sosialisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak. Sosisalisasi ini disampaikan oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah kerja KPP Pratama Tanjung tahun 2018 yang diselenggarakan pada Kamis (15/02/18) di Aula DPMPTSP Tabalong.

Dalam sambutan dari pak Drs. H. Nanang Mulkani,M.Si yakni memperkenalkan kabid masing-masing di kantor DPMPTSP serta menyampikan bahwa akan diadakan website online untuk semua perizinan yang ada di kabupaten tabalong.

selanjutnya sambutan dari Bapak Bahagia Pinem dari KPP Pratama Tanjung yang membawahi 3 Kabupaten yakni dikabupaten Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Utara. Terkait dengan agenda hari ini, dalam sudut ektensifikasi ini salah satu lembaga atau dinas dituntut kerjasama dengan KPP adalah DPMPTSP terkait izin-izin dan jumlah penanaman modal sampai dengan 2017. Agar dari kantor pajak dapat mengawasi untuk menuntun para usahawan-usahawan baru untuk menata agar melakukan perpajakan. Ketika usahawan mengajukan surat izin usaha harus di cek terlebih dahulu NPWP nya, sudah valid atau tidaknya dengan menggunakan aplikasi dalam bentuk web di situs https://ex-1.pajak.go.id/ex-1/login.php.

Dalam postur APBN 2018 sumber pendapatan negara sebanyak 1.894,7 triliun rupiah, sedangkan penerimaan perpajakan hanya sebanyak 1.618,1 triliun rupiah atau sekitar 85,40%. Pembayar pajak dibayarkan untuk kas negara lalu ke APBN dan dari APBN disalurkan ke penyediaan fasilitas dan layanan publik lalu menjadi fasilitas bagi masyarakat.

Jenis perizinan sesuai pemandegri nomor 112 tahun 2016 yaitu :

  1. Izin Usaha Perdagangan
  2. Izin Usaha Hiburan
  3. Izin Usaha Mendirikan Bangunan
  4. Izin Usaha Restoran
  5. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  6. Izin Gangguan
  7. Izin Trayek
  8. Izin Usaha Perikanan
  9. Izin Usaha Mempekerjakan Tenaga Asing

Dalam PER-43/PJ/2015-Proses Bisnis, Pemohon memasukkan berkas ke kantor DPMPTSP jika Konfirmasi status wajib pajak statusnya valid pemohon sudah bisa mendapatkan SK izin, namun jika Konfirmasi status wajib pajak statusnya tidak valid maka pemohon diberi surat permohonan keterangan status wajib pajak dari kantor DPMPTSP, lalu pemohon harus melaporkan suart permohonan tadi ke kantor KPP /KP2KP lalu terbitlah 1×24 jam surat keterangan status wajib pajak yang valid dan membawa lagi ke kantor DPMPTSP agar permohonan izin bisa di proses untuk mengeluarkan SK.

Konfirmasi status wajib pajak valid jika :

  1. Data dari no NPWP tersebut sesuai dengan data diri pemohon.
  2. SPT Tahunan selama 2 tahun terakhir melaporkan pajaknya

Sehingga harapannya Konfirmasi Status Wajibb Pajak ini bisa di lakukan dengan sistem informasi di instansi pemerintahan yang terhubung dengan sistem informasi direktoral jendral pajak dan menggunakan aplikasi disediakan oleh direktoral jendral pajak yaitu portal ex-1 dengan nama web https://ex-1.pajak.go.id/ex-1/login.php .

Admin Perizinan

Leave a Reply

Your email address will not be published.